.: Dilarang Masuk! Pantai ini milik Hotel! :. Pak Presiden Joko Widodo, saya mau share pengalaman. Beberapa tahun lalu saya dan keluarga b...
.: Dilarang Masuk! Pantai ini milik Hotel! :.
Pak Presiden Joko Widodo, saya mau share pengalaman. Beberapa tahun lalu saya dan keluarga berwisata ke Water Blow di Nusa Dua, Bali. Bapak pernah kesana?. Merasa kurang, saya ingin jalan-jalan ke pantai pasir putih di sekitar situ. Kaki saya menapak ke jalan pavingan terbuka yang bagus. Saya melihat seorang security alias satpam mendekat dan bertanya, "Maaf Bapak mau kemana?". Saya jelaskan ingin jalan-jalan kesana (menyisiri pantai). Satpam tadi menimpali, "Ini area hotel Pak, mohon tidak boleh masuk". Lah ini kan jalan terbuka, kalau area hotel kenapa tidak di beri palang pintu atau dipagari saja?. Satpam bilang, "Saya hanya menjalankan tugas saja Pak".
Coba Pak Presiden menyamar sebagai rakyat jelata dan jalan-jalan ke pantai Nusa Dua dimana hotel-hotel mewah itu berada.
Yang hangat di Canggu, terjadi pembangunan resort mewah yang mencaplok pantai. Warga bahkan seperti mengemis ke investor untuk merelakan tanah yang dipinggir pantai untuk jalan setapak menuju pura, untuk apa? Sembahyang Pak Presiden! Juga, sempadan pantai diambil oleh investor dan akses warga untuk ke setra (kuburan) jadi sulit jika ada ombak besar. Ngaben pun jadi sulit. Si investor sepertinya cuek terhadap satu kebutuhan dasar manusia Bali.
Bali menjadi surga nya investor namun dampak bagi rakyat nya sangat minim. Uang devisa pariwisata banyak berhamburan lari keluar Bali dan bahkan keluar negeri. Tanah-tanah di Bali disewakan ke investor, dibangun villa-villa, homestay bahkan kos-kosan premium. Pemiliknya tinggal di Jakarta, Surabaya, Sydney, New York dan belahan dunia lainnya. Penjualan akomodasi wisata itu lewat online. Wisatawan mancanegara ngebooking akomodasi itu lewat online travel agent (OTA). Praktis, itu kata mereka. Sekali klik via internet, wisatawan mancanegara berbondong-bondong tinggal di villa, homestay dll di Bali.
Pertanyaannya adalah, apakah ada pajak atas transaksi itu? Kemana larinya PPN? Kemana larinya pajak-pajak yang seharusnya untuk rakyat Bali?. Gampangannya, duit itu lari ke investor yang tinggal di luar Bali. Trus di Bali kebagian apa? Gaji. Ya, investor hanya kirim duit untuk gaji pembantu, tukang taman, dan security. Merekalah the trully jongos! Investor akan plesir ke Paris, belanja fashion di Itali, menikmati coklat di Swiss dan berjacuzzy di Dubai! Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Bali di perah sampai titik darah penghabisan!
Lalu ada upaya reklamasi teluk Benoa. Dengan beragam konsep pembangunan disana, maka jelaslah siapa investor dan siapa jongos nya. Disamping itu, Teluk Benoa adalah kawasan suci bagi masyarakat Bali. Akan terbayang pengusiran warga-warga Bali yang akan sembahyang disana. Teluk ini milik investor!
Pak Presiden, sekali lagi, kami rakyat Bali menuntut untuk batalkan perpres no 51 tahun 2014 dan kami rakyat Bali Tolak Reklamasi!
Ilustrasi oleh Gus Dark
Repost dari Facebook :
https://www.facebook.com/hendrawsaputro
Pak Presiden Joko Widodo, saya mau share pengalaman. Beberapa tahun lalu saya dan keluarga berwisata ke Water Blow di Nusa Dua, Bali. Bapak pernah kesana?. Merasa kurang, saya ingin jalan-jalan ke pantai pasir putih di sekitar situ. Kaki saya menapak ke jalan pavingan terbuka yang bagus. Saya melihat seorang security alias satpam mendekat dan bertanya, "Maaf Bapak mau kemana?". Saya jelaskan ingin jalan-jalan kesana (menyisiri pantai). Satpam tadi menimpali, "Ini area hotel Pak, mohon tidak boleh masuk". Lah ini kan jalan terbuka, kalau area hotel kenapa tidak di beri palang pintu atau dipagari saja?. Satpam bilang, "Saya hanya menjalankan tugas saja Pak".
Coba Pak Presiden menyamar sebagai rakyat jelata dan jalan-jalan ke pantai Nusa Dua dimana hotel-hotel mewah itu berada.
Yang hangat di Canggu, terjadi pembangunan resort mewah yang mencaplok pantai. Warga bahkan seperti mengemis ke investor untuk merelakan tanah yang dipinggir pantai untuk jalan setapak menuju pura, untuk apa? Sembahyang Pak Presiden! Juga, sempadan pantai diambil oleh investor dan akses warga untuk ke setra (kuburan) jadi sulit jika ada ombak besar. Ngaben pun jadi sulit. Si investor sepertinya cuek terhadap satu kebutuhan dasar manusia Bali.
Bali menjadi surga nya investor namun dampak bagi rakyat nya sangat minim. Uang devisa pariwisata banyak berhamburan lari keluar Bali dan bahkan keluar negeri. Tanah-tanah di Bali disewakan ke investor, dibangun villa-villa, homestay bahkan kos-kosan premium. Pemiliknya tinggal di Jakarta, Surabaya, Sydney, New York dan belahan dunia lainnya. Penjualan akomodasi wisata itu lewat online. Wisatawan mancanegara ngebooking akomodasi itu lewat online travel agent (OTA). Praktis, itu kata mereka. Sekali klik via internet, wisatawan mancanegara berbondong-bondong tinggal di villa, homestay dll di Bali.
Pertanyaannya adalah, apakah ada pajak atas transaksi itu? Kemana larinya PPN? Kemana larinya pajak-pajak yang seharusnya untuk rakyat Bali?. Gampangannya, duit itu lari ke investor yang tinggal di luar Bali. Trus di Bali kebagian apa? Gaji. Ya, investor hanya kirim duit untuk gaji pembantu, tukang taman, dan security. Merekalah the trully jongos! Investor akan plesir ke Paris, belanja fashion di Itali, menikmati coklat di Swiss dan berjacuzzy di Dubai! Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Bali di perah sampai titik darah penghabisan!
Lalu ada upaya reklamasi teluk Benoa. Dengan beragam konsep pembangunan disana, maka jelaslah siapa investor dan siapa jongos nya. Disamping itu, Teluk Benoa adalah kawasan suci bagi masyarakat Bali. Akan terbayang pengusiran warga-warga Bali yang akan sembahyang disana. Teluk ini milik investor!
Pak Presiden, sekali lagi, kami rakyat Bali menuntut untuk batalkan perpres no 51 tahun 2014 dan kami rakyat Bali Tolak Reklamasi!
Ilustrasi oleh Gus Dark
Repost dari Facebook :
https://www.facebook.com/hendrawsaputro
Loading...
